Perempuan, Perdagangan Gelap Narkoba, dan Keadilan

 

Bagi Carol Smart (1989), hukum bukanlah entitas yang bebas, mengambang. Hukum adalah dasar dari patriarki, sebagaimana halnya pembagian kelas sosial dan etnis. Hukum juga buta gender.

Pada April 2012, saya bertemu dengan seorang penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) perempuan Semarang, sebut saja namanya Nina, dalam kegiatan pendampingan kepada perempuan (sebuah kerja bersama antara LPBHP Sarasvati dengan Dept. Kriminologi FISIP UI). Saat ini, ia menunggu putusan MA yang amat diharapkan meringankan vonis hukuman penjara seumur hidup yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Perempuan dengan dua anak dan keluarga di Kupang yang menjadi tanggungannya tersebut ditangkap di bandara Adi Sumarmo, Boyolali, karena disangka sebagai kurir narkoba, bersama dengan seorang perempuan lain asal Medan. Perempuan lulusan Sekolah Dasar yang sebelumnya bekerja di China ini mengatakan bahwa barang yang ia dan temannya mengerti sebagai perangkat handphone itu ternyata berisi shabu seberat 1.2 kg. Meskipun ia telah memberitahu alamat penerima barang dan identitas bosnya kepada polisi, tapi hingga kini tidak ada proses hukum terhadap orang-orang tersebut.

Lain halnya dengan Nani, perempuan paruh baya asal Kebumen itu selepas SMP merantau ke Jakarta karena tidak tahan dengan kemiskinan yang dialaminya dan bermaksud mengejar mimpinya menjadi orang kaya. Suatu hari dia berkenalan dengan laki-laki asal Nigeria, yang menjanjikannya menjadi kaya, namun tidak saja diperalat dan dieskploitasi menjual dan mengantar narkoba, ia pun dijadikan objek seks hingga melahirkan bayinya di rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu Jakarta, sebelum dipindahkan ke lapas perempuan Semarang. Nani dijatuhi hukuman 4 tahun 7 bulan penjara, di mana ia tidak mendapat bantuan dan pendampingan hukum dari Negara, juga tidak mendapat dukungan dari orang yang menjebak dan mengeksploitasinya. Selama dalam lapas, ia tidak mendapat dukungan dan fasilitas khusus untuk perawatan dan pengasuhan anaknya.

Padahal jelas dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia bahwa dalam segala tindakan dan keputusan yang terkait dengan anak, maka kepentingan terbaik anak haruslah menjadi pertimbangan utama. Demikian pula telah ditetapkan perlakuan khusus bagi perempuan narapidana yang terpaksa merawat anaknya di dalam penjara sebagaimana dinyatakan dalam UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (paragraf 7, 23), Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (pasal 10, 12) dan dalam UN Rules for the Treatment of Women memberitakan kritik bahwa standar-standar HAM untuk perempuan hanya melarang diskriminasi secara umum dan memberikan perhatian terhadap motherhood perempuan. Bagi perempuan yang dipenjarakan di Indonesia, menjadi ibu adalah tambahan beban penderitaan selain derita karena pemenjaraan.

Nina dan Nani adalah bagian kecil dari puluhan bahkan mungkin ratusan perempuan Indonesia yang diperalat, dieksploitasi, diperas, dan dipaksa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, yang seringnya melibatkan jaringan internasional. Setidaknya, pada bulan Juni 2011, saya bertemu dengan 25 perempuan warga Negara asing penghuni lapas perempuan Tangerang yang semuanya dipenjara karena dilibatkan dalam kejahatan ini. Pada periode 2011 hingga 2012, perempuan warga negara asing yang saya temui di lapas banyak berasal dari Iran, China, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Hampir semua perempuan ini tidak dapat berbahasa Inggris ataupun Indonesia. Para perempuan ini disatukan oleh pengalaman kekerasan karena gender dan jenis kelaminnya yang perempuan di berbagai tingkatan (relasi personal, keluarga, masyarakat, dan negara), dan kemiskinan yang menempatkan mereka pada situasi kerentanan yang kemudian disalahgunakan, dimanfaatkan, dan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang mendapat keuntungan berlipat ganda dari bisnis ini. Kekerasan terhadap perempuan yang dilibatkan dalam peredaran gelap narkoba masih terus berlanjut dan saling tumpang tindih ketika mereka berhadapan dengan sistem hukum dan ketika mereka di penjara. Mengapa demikian?

Maria Silvestri dan Chris C. Dowey (2008) menyatakan perempuan jarang dibicarakan dalam bahasan-bahasan kriminologi, tetapi saat mereka muncul sebagai pelaku, perempuan dianggap sebagai setan, tidak waras, atau gila. Phyllis Chesler (1972) menjelaskan bahwa ‘gila’ adalah label yang digunakan untuk orang-orang yang perilakunya secara radikal berbeda dari apa yang diharapkan secara sosial. Apa yang kita kira gila adalah tindakan di luar perempuan yang ditentukan atau merupakan penolakan total atau sebagian terhadap definisi dari apa dan bagaimana menjadi perempuan. Stereotip peran jenis kelamin merupakan resep kegagalan perempuan, dan oleh karenanya juga menjadi resep sakit mental. Perempuan yang tidak tunduk akan diberi label sakit jiwa atau menyimpang.

Cara pandang dan tindakan terhadap perempuan pelaku pelanggaran tersebut merupakan ekspresi dan sekaligus penyebab dari situasi hukum yang oleh Kathleen Daly dan Lisa Maher (1998) disebut sebagai “the law is gendered” atau hukum dibedakan secara gender, yang merupakan perkembangan dari tiga fase berikut: the law is sexist; law is male, and; law is gender. The law is sexist mengemukakan bahwa dalam membedakan antara perempuan dan laki-laki, hukum selalu tidak menguntungkan pihak perempuan, seperti hanya memberi sedikit sumber materi atau gagal mengenali kerusakan yang terjadi pada perempuan karena kerusakan ini menguntungkan laki-laki (misal dalam kasus perkosaan). Label seksis di sini adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap tatanan normatif dan menganggap praktik-praktik hukum seperti itu tidak diinginkan dan tidak diterima. Pemikiran the law is male muncul dari kenyataan bahwa kebanyakan para pembuat aturan hukum dan para pembela hukum memang kebanyakan laki-laki. Ketika maskulinitas tertanam dalam nilai-nilai dan praktek, seringnya juga laki-laki yang mendapatkan keuntungan dari itu. MacKinnon mengatakan bahwa nilai-nilai obyektif dan netral di dalam hukum adalah nilai-nilai maskulin, yang kemudian dianggap sebagai nilai-nilai yang universal, sehingga ketika laki-laki dan perempuan berdiri di depan hukum, tidak bias dikatakan bahwa hukum gagal menerapkan kriteria obyektif ketika berhadapan dengan subjek feminine. Justru hukum sudah menerapkan kriteria objektif itu dengan benar, hanya saja kriterianya itu kriteria maskulin, sehingga ironisnya adalah equality di mata hukum dinilai oleh nilai-nilai maskulin. Nilai-nilai universal ini dalam kenyataannya sebagian dari pandangan dunia, yaitu dunia laki-laki dan memberikan keuntungan kepada laki-laki.

Lapisan kekerasan terhadap perempuan yang dilibatkan dalam peredaran gelap narkoba, selain bersumber dari statusnya sebagai ‘pelaku; atau kriminal, tahanan, atau narapidana, juga dari perbedaan lainnya seperti; kelas sosial, orientasi seksual, status perkawinan, umur, agama atau keyakinan, etnis, dan status lainnya. Artinya adalah semua perempuan ditekan oleh masalah sexism, dan sebagai perempuan lainnya, plus mengalami tekanan karena kelas sosialnya (miskin), orientasi seksualnya yang berbeda dari mainstream (homoseksual), status perkawinannya (tidak kawin atau janda), umur (lansia dan usia anak), karena agama atau keyakinan dan etnisnya yang minoritas, karena ia pelacur, difabel atau positif HIV/AIDS. Hal ini tidak mengherankan kita karena hukum itu berpihak pada gender, kelas, dan kelompok yang dominan.

Mengenai kelompok dominan, Scraton (merujuk pada pendapat Davis) mengatakan bahwa proses pelembagaan, pendefinisian, pelabelan dan pengkategorisasian yang terintegrasi, menyediakan realita yang masuk akal tempat berlangsungnya kontrol sosial, di mana konteksnya adalah ketidaksetaraan masyarakatan yang dibagi dalam kelas, etnis, jenis kelamin dan perbedaan politik dan enkonomi, kelompok merancang dan menegakkan aturan yang merugikan kepentingan dan kebutuhan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (Carrington dan Hog, 2002).

Bagi Carol Smart (1989), hukum bukanlah entitas yang bebas, mengambang. Hukum adalah dasar dari patriarki, sebagaimana halnya pembagian kelas sosial dan etnis. Hukum juga buta gender. Dalam perwujudan di ruang-ruang peradilan, setiap orang termasuk petugas-petugas sistem peradilan pidana, ketika mereka berhubungan dengan perempuan, dalam benak mereka dipenuhi oleh bayangan seksualitas perempuan dengan serenteng bentuk perilaku yang semestinya dilakukan oleh seorang perempuan (Maureed Cain, 1997). Mengutip Pat Carlen, Naffine (1997) menjelaskan bahwa masih dominannya pandangan konsep kejahatan sebagai aktivitas yang utamanya dilakukan laki-laki dengan maskulinitas berlebihan, telah mengaburkan penderitaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan menempatkan perempuan pelauku pelanggaran dalam posisi yang lemah. Alasannya, jika seorang pelanggar hukum adalah laki-laki maskulin, maka perempuan yang melanggar hukum tentunya adalah perempuan gila atau yang akan menjadi laki-laki. Terkait dengan hal di atas, Martin dkk (2002) menyatakan bahwa pengalaman material, sosial dan budaya yang berhubungan dengan gender merupakan bahan mentah bagi praktik-praktik hukum, sebagaimana juga menjadi bahan mentah bagi sistem hukum kita, baik dalam perumusan maupun dalam praktik-praktiknya. Tidak saja mewujud dalam teks atau substansi hukum, tetapi juga dalam struktur hukum dan kultur hukum.

 

Mamik Sri Supatmi, dosen Kriminologi FISIP UI

(tulisan ini pernah dimuat dalam buletin wepreventcrime edisi April 2012, dengan perubahan seperlunya)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s