Kuat dan Lemahnya Perempuan dalam Wacana

Sikap menyalahkan korban ini seolah-olah meniadakan pertimbangan-pertimbangan lain tentang korban. Padahal patutnya diingat oleh masyarakat bahwa ketika terjadi kejahatan, seorang korban mendapatkan pengalaman bukan dipandang sebagai bukan manusia, bukan orang, atau kurang dari mahluk yang sempurna (Henry & Milovanovic, 2000).

Ketika seseorang tertimpa kejahatan konvensional, seperti pencurian, penjambretan, kekerasan, sadar tak sadar masyarakat sering membuat penilaian sendiri apakah benar pantas orang itu menjadi korban. Kalau korban itu seorang binaraga yang memiliki otot besar atau orang ‘pintar’ yang bisa ngelmu, masyarakat sering merasa tidak percaya. Mereka berpikir, mana berani penjahat melakukan aksinya kepada orang-orang ‘kuat’ itu. Sebaliknya ketika perempuan yang menjadi korban kejahatan, sebagian orang masih berpikir bahwa memang wajar kalau perempuan menjadi korban. Dengan kondisi fisik yang sering dikatakan nomor dua dibandingkan laki-laki, perempuan seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah, karena itu lebih mungkin menjadi korban kejahatan.

Kalau pembaca sadar, dari tadi saya tidak menyebutkan perempuan dengan karakteristik ter-tentu, seperti mungkin rambut cepak atau badan tegap, karena terkadang hanya dengan menyandang predikat perempuan saja, sebagian orang akan langsung menganggapnya kelas nomor dua dalam hal kekuatan. Kalau anggapannya sudah begini, masyarakat bisa melakukan lebih buruk lagi—victim blaming—yakni menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi. Contoh yang paling sering terjadi adalah pada perempuan korban kekerasan rumah tangga. Masyarakat yang mendengarkan keterangan mereka biasanya akan merasakan heran dan memberikan persepsi bahwa perempuan itu lemah secara fisik dan mental. Masyarakat berpikir kalau ia kuat, tidak mungkin ia bisa bertahan di rumah tangga yang penuh kekerasan itu (Lif, 2013).

Menitikberatkan kesalahan kepada korban selain bisa memberikan efek psikologis yang buruk kepada korban, bisa membenarkan aksi kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan bisa merasa bahwa perbuatannya benar dan tidak takut lagi kepada sanksi sosial yang akan diberikan masyarakat kepadanya (Gracia, 2014). Sikap menyalahkan korban ini seolah-olah meniadakan pertimbangan-pertimbangan lain tentang korban. Padahal patutnya diingat oleh masyarakat bahwa ketika terjadi kejahatan, seorang korban mendapatkan pengalaman bukan dipandang sebagai bukan manusia, bukan orang, atau kurang dari mahluk yang sempurna (Henry & Milovanovic, 2000).

Sikap menyalahkan korban kejahatan ini tidak pernah adil untuk si korban. Kalau ungkapan, tepatnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga sungguh—rasanya tepat untuk menggambarkan situasi bagaimana posisi korban. Dalam artikel ini akan coba untuk dibahas apa yang menyebabkan konstruksi masyarakat terhadap perempuan korban kejahatan. Konstruksi yang menyatakan bahwa perempuan adalah mahluk yang lemah sehingga ketika terjadi kejahatan, orang-orang malah akan menyalahkan si korban. Terakhir sebagai penutup akan dipertanyakan kembali apakah kita sebagai masyarakat terdidik pantas mempertahankan cara berpikir seperti itu.

Perempuan terjebak Wacana

Pemikiran yang menyetujui perempuan sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki berasal dari konstruksi media yang diterima oleh masyarakat umum. Beberapa media yang tersedia di kehidupan ini bisa berupa film, sastra, dan media massa. Ketiga media ini turut mempengaruhi perspektif masyarakat dalam melihat perempuan yang akhirnya mempengaruhi cara pandang mereka terhadap perempuan sebagai korban kejahatan. Film, misal, sebagai media visual dan tulisan bisa dengan mudah menyampaikan ide-ide diskriminatif terhadap perempuan sebagai korban kejahatan. Cerita dari film yang membutuhkan penokohan pada akhirnya membuat karakter-karakter yang ada di film memiliki sifat-sifat tertentu. Di dalam sifat-sifat ini biasanya terselip atribut spesifik gender apa yang disebut sebagai “maskulin” dan “feminim” (Sarkeesian, 2010).

Film televisi fiksi populer pada tahun 1990-an dan 2000-an terbukti berakar kuat pada konstruksi gender yang merugikan perempuan. Karakter yang feminim digambarkan sebagai karakter yang pemalu, tergantung, pasif, histeris, submisif, dan, tentu saja, lemah. Bahkan sekalipun perempuan itu ingin diwujudkan dalam karakter yang kuat pun, karakternya tetap diwujudkan dalam dikotomi maskulin-feminim ini sehingga tetap saja ada orang dengan peran-peran tertentu yang diopresi (Sarkeesian, 2010).

Konstruksi lemah kepada pihak perempuan juga terjadi akibat penayangan peran gender yang dibangun oleh media. Selain kurang direpresentasikan, peran gender yang seringkali dipegang oleh perempuan masih banyak ditekankan pada sektor domestik. Pada pekerjaan-pekerjaan sektor publik perempuan masih kalah representasinya dengan laki-laki. Banyaknya acara televisi juga menunjukkan bahwa kaum perempuan kurang diwakilkan dalam role model sebagai pemimpin (Smith, Choueiti, Prescott, & Pieper, 2012).

Beberapa karya sastra pun menunjukkan konstruksi gender yang sama. Karakter perempuan dalam karya sastra biasanya selalu didominasi pada tujuh stereotip, yakni sebagai istri, orang yang penurut, orang yang didominasi, ibu, pelayan yang tua, dewi, dan sosok yang selalu dibebaskan. Semuanya ini seolah menunjukkan bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan karenanya terus-menerus harus diselamatkan, dibebaskan, dan menunggu karakter laki-laki untuk menjemputnya (Ferguson, 1980). Konstruksi gender yang keliru ini juga sudah disosialisasikan sejak seseorang masih kanak-kanak. Konstruksi ini bisa disalurkan melalui gambaran seksis dari buku bacaan wajib anak-anak di Amerika Latin. Pada saat laki-laki digambarkan memiliki banyak sifat positif seperti kreatif, berani, dan unik, perempuan digambarkan sebagai objek percintaan dari sang tokoh laki-laki semata (Savitt, 1982).

Peran-peran yang diberikan kepada perempuan juga merupakan peran-peran yang digambarkan dengan inferior. Mungkin dalam kehidupan nyata perempuan rumah tangga memiliki kapabilitas yang lebih, tetapi di dalam literatur seringkali seorang perempuan yang menikah digambarkan sebagai submisif dan inferior. Kalau mereka mau keluar dari stereotip ini mereka akan digambarkan sebagai perempuan yang mendominasi dan dengan demikian memiliki sifat buruk dan menjijikkan (Savitt, 1982). Begitu juga konstruksi pada anak perempuan dalam literatur. Mereka sering digambarkan sebagai orang yang pasif, inkompeten, penakut, dan penurut. Para gadis ini adalah para penonton aktivitas pria yang setia karena itu dianggap bahwa mereka sendiri tidak memiliki kehidupan. Kalaupun punya aktivitas maka itu adalah aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkannya menerima peran domestik (Savitt, 1982).

Mary Ellemann (1968) menyatakan bahwa ada beberapa karakter perempuan dalam karya sastra. Karakter-karakter itu adalah tidak berbentuk, pasif, tidak stabil, saleh, lebih berkutat di bidang spiritualitas dibandingkan laki-laki, dan rela. Perempuan juga seringkali digambarkan terkurung di suatu tempat dan hal ini seolah-olah ingin menunjukkan perjuangannya mencapai kemurnian, ketidakberdosaan, dan seklusi.

Media-media yang telah dibahas ini menjadi sumber bagaimana kita bisa mengkonstruksikan dikotomi karakter antara laki-laki dan perempuan. Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh karakter perempuan dalam berbagai karya ini menunjukkan siapa yang kuat dan lemah. Tentu banyak juga karya sastra dan film yang tidak seperti ini, yang memperlihatkan karakter perempuan yang kuat dan mandiri. Tetapi harus diketahui dahulu jumlah proporsinya dengan karya yang telah dibahas di atas. Apakah sudah cukup sebanding? Kalau sudah, apakah karya-karya itu sudah cukup merakyat?

Diskursus yang Melangsungkan Kejahatan

Beberapa contoh media yang telah dibahas adalah diskursus yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sara Mills mendefinisikan diskursus sebagai seperangkat pernyataan yang memiliki kekuatan institusional, yang berarti seperangkat pernyataan itu memiiki pengaruh mendalam terhadap cara bertindak dan berpikir individu. Diskursus ini meski paling banyak diciptakan dalam komunikasi sehari-hari antar-individu dalam masyarakat, bisa juga diciptakan lewat karyakarya visual dan lisan (Mills, 1997).

Efek dari disebarluaskannya sebuah diskursus sangat masif bagi para penerima. Hal ini bisa terjadi karena diskursus mempengaruhi aspek kognitif dari seseorang dan otomatis mempengaruhi pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang adalah cara orang itu memahami realitas yang ada. Lebih jauh lagi diskursus mempengaruhi identitas si penerima diskursus (Mills, 1997).

Sikap menyalahkan korban atas kejahatan yang ia terima merupakan implikasi dari penerimaan diskursus ini. Mereka yang menyalahkan para perempuan yang tidak bisa keluar dari kekerasan rumah tangga, yang menjadi korban pemerkosaan, yang tidak bisa lepas dari pacarnya yang kasar, sebagai orang yang lemah. Mereka men-generalisir kondisi semua korban sama dan kejahatan terjadi karena kelemahan dan kelengahan seseorang. Tetapi bahaya dari diskursus ini tidak berakhir sampai di sini saja.

Menggunakan perspektif konstitutif, kriminologi menganggap bahwa relasi-relasi yang merugikan adalah sumber dari kejahatan. Selama relasi ini masih ada, maka kejahatan pun tidak akan musnah. Salah satu yang membangun relasi itu adalah diskursus-diskursus yang ada di dalam masyarakat (Henry & Milovanovic, 2000).

Melalui penjelasan di atas terlihat bagaimana diskursus yang menampilkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan membutuhkan pertolongan laki-laki, akhirnya menjadi sebuah konsensus, atau suatu hal yang disetujui oleh masyarakat bersama. Konsensus inilah yang hadir dan terus merugikan subjek manusia. Secara sederhana, apabila diskursus mengenai perempuan itu lemah akan menyebabkan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan terus tidak seimbang. Hal ini membuat manusia terus melukai dan merugikan orang lain (Bak, 1999).

Alih-alih memperbaiki ketidaksetaraan itu, masyarakat semakin mendukung dan menyebarluaskan ideologi yang keliru ini. Dengan semakin banyaknya perspektif yang keliru ini, hubungan sungguhan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak setara. Konstruksi masyarakat yang menempatkan perempuan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang karena mereka dikonstruksikan sebagai lemah, nyatanya melanggengkan kejahatan terjadi.

Dengan demikian apabila Anda masih menganggap perempuan yang menjadi korban kejahatan adalah lemah, hati-hatilah! Mungkin anda adalah penyebab tidak langsung kejahatan itu bisa terjadi.

Semoga ketika membaca artikel ini, pembaca yang budiman tidak lagi khawatir akan pertanyaan apakah pada dasarnya perempuan itu kuat atau lemah. Tulisan yang dibuat oleh orang-orang Fisika dan Biologi tentunya akan memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Sedangkan bagi kami, orang-orang yang ada di bidang sosial, jawaban bahwa kuat atau lemah adalah konstruksi sosial adalah jawaban terbaik yang bisa diberikan.

Konstruksi sosial juga yang bilang bahwa memperlakukan setiap orang setara adalah hal yang penting agar selamat dunia-akhirat. Tapi saya tidak ingin panjang-panjang menulis dan membahas konstruksi sosial yang satu ini, yang sudah ada di pikiran orang-orang tetapi sering dilupakan, bahwa “oh, kita setara toh”. Cukuplah kepura-puraan itu.

 

Penulis: Albert Wirya Suryanata

 

Tulisan ini dimuat dalam buku ‘Perempuan Berbicara’, yang diproduksi oleh tim wepreventcrime pada tahun 2014.

 

Daftar Pustaka

Bak, A. (1999). Constitutive Criminology: An Introduction to the Core Concept. In S. Henry, & D.

Milovanovic, Constitutive Criminology at Work (pp. 17-38). Albany: State University of New York Press.

Ellmann, M. (1968). Thinking About Women. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Ferguson, M. A. (1980). Images of Women in Literature: An Evolution. The Radical Teacher, No. 17.

Gracia, E. (2014). Inmate Partner Violence against Women and Victim-Blaming Attitudes Among

Europeans. Bull World Health Organization 92, 380-381.

Henry, S., & Milovanovic, D. (2000). Constitutive Criminology: Origins, Core Concepts, and Evaluation. Social Justice 27(2), 268-290.

Lif, P. (2013, Oktober 8). Domestic Violence and Weak Women. Retrieved November 1, 2014, from Ending Victimisation and Blame: http://everydayvictimblaming.com/submissions/domestic-violence-weak-women/

Mills, S. (1997). Diskursus Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial. Jakarta: Qalam.

Sarkeesian, A. (2010). “I’ll make a Man Out of You”: Strong Women in Science Fiction and Fantasy Television. New York: York University.

Savitt, D. J. (1982, Mei 06). Female Stereotypes in Literature (With a Focus on Latin American

Writers). Retrieved November 1, 2014, from Yale-New Haven Teacher Institute:

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1982/5/82.05.06.x.html#d

Smith, S., Choueiti, M., Prescott, A., & Pieper, K. (2012). Gender Roles and Occupation: A Look at Character Attributes and Jon-Related Aspiration in Film and Television. New York: Geena Davis Institute on Gender in Media.

Advertisements

Perempuan, Perdagangan Gelap Narkoba, dan Keadilan

 

Bagi Carol Smart (1989), hukum bukanlah entitas yang bebas, mengambang. Hukum adalah dasar dari patriarki, sebagaimana halnya pembagian kelas sosial dan etnis. Hukum juga buta gender.

Pada April 2012, saya bertemu dengan seorang penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) perempuan Semarang, sebut saja namanya Nina, dalam kegiatan pendampingan kepada perempuan (sebuah kerja bersama antara LPBHP Sarasvati dengan Dept. Kriminologi FISIP UI). Saat ini, ia menunggu putusan MA yang amat diharapkan meringankan vonis hukuman penjara seumur hidup yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Perempuan dengan dua anak dan keluarga di Kupang yang menjadi tanggungannya tersebut ditangkap di bandara Adi Sumarmo, Boyolali, karena disangka sebagai kurir narkoba, bersama dengan seorang perempuan lain asal Medan. Perempuan lulusan Sekolah Dasar yang sebelumnya bekerja di China ini mengatakan bahwa barang yang ia dan temannya mengerti sebagai perangkat handphone itu ternyata berisi shabu seberat 1.2 kg. Meskipun ia telah memberitahu alamat penerima barang dan identitas bosnya kepada polisi, tapi hingga kini tidak ada proses hukum terhadap orang-orang tersebut.

Lain halnya dengan Nani, perempuan paruh baya asal Kebumen itu selepas SMP merantau ke Jakarta karena tidak tahan dengan kemiskinan yang dialaminya dan bermaksud mengejar mimpinya menjadi orang kaya. Suatu hari dia berkenalan dengan laki-laki asal Nigeria, yang menjanjikannya menjadi kaya, namun tidak saja diperalat dan dieskploitasi menjual dan mengantar narkoba, ia pun dijadikan objek seks hingga melahirkan bayinya di rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu Jakarta, sebelum dipindahkan ke lapas perempuan Semarang. Nani dijatuhi hukuman 4 tahun 7 bulan penjara, di mana ia tidak mendapat bantuan dan pendampingan hukum dari Negara, juga tidak mendapat dukungan dari orang yang menjebak dan mengeksploitasinya. Selama dalam lapas, ia tidak mendapat dukungan dan fasilitas khusus untuk perawatan dan pengasuhan anaknya.

Padahal jelas dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia bahwa dalam segala tindakan dan keputusan yang terkait dengan anak, maka kepentingan terbaik anak haruslah menjadi pertimbangan utama. Demikian pula telah ditetapkan perlakuan khusus bagi perempuan narapidana yang terpaksa merawat anaknya di dalam penjara sebagaimana dinyatakan dalam UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (paragraf 7, 23), Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (pasal 10, 12) dan dalam UN Rules for the Treatment of Women memberitakan kritik bahwa standar-standar HAM untuk perempuan hanya melarang diskriminasi secara umum dan memberikan perhatian terhadap motherhood perempuan. Bagi perempuan yang dipenjarakan di Indonesia, menjadi ibu adalah tambahan beban penderitaan selain derita karena pemenjaraan.

Nina dan Nani adalah bagian kecil dari puluhan bahkan mungkin ratusan perempuan Indonesia yang diperalat, dieksploitasi, diperas, dan dipaksa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, yang seringnya melibatkan jaringan internasional. Setidaknya, pada bulan Juni 2011, saya bertemu dengan 25 perempuan warga Negara asing penghuni lapas perempuan Tangerang yang semuanya dipenjara karena dilibatkan dalam kejahatan ini. Pada periode 2011 hingga 2012, perempuan warga negara asing yang saya temui di lapas banyak berasal dari Iran, China, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Hampir semua perempuan ini tidak dapat berbahasa Inggris ataupun Indonesia. Para perempuan ini disatukan oleh pengalaman kekerasan karena gender dan jenis kelaminnya yang perempuan di berbagai tingkatan (relasi personal, keluarga, masyarakat, dan negara), dan kemiskinan yang menempatkan mereka pada situasi kerentanan yang kemudian disalahgunakan, dimanfaatkan, dan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang mendapat keuntungan berlipat ganda dari bisnis ini. Kekerasan terhadap perempuan yang dilibatkan dalam peredaran gelap narkoba masih terus berlanjut dan saling tumpang tindih ketika mereka berhadapan dengan sistem hukum dan ketika mereka di penjara. Mengapa demikian?

Maria Silvestri dan Chris C. Dowey (2008) menyatakan perempuan jarang dibicarakan dalam bahasan-bahasan kriminologi, tetapi saat mereka muncul sebagai pelaku, perempuan dianggap sebagai setan, tidak waras, atau gila. Phyllis Chesler (1972) menjelaskan bahwa ‘gila’ adalah label yang digunakan untuk orang-orang yang perilakunya secara radikal berbeda dari apa yang diharapkan secara sosial. Apa yang kita kira gila adalah tindakan di luar perempuan yang ditentukan atau merupakan penolakan total atau sebagian terhadap definisi dari apa dan bagaimana menjadi perempuan. Stereotip peran jenis kelamin merupakan resep kegagalan perempuan, dan oleh karenanya juga menjadi resep sakit mental. Perempuan yang tidak tunduk akan diberi label sakit jiwa atau menyimpang.

Cara pandang dan tindakan terhadap perempuan pelaku pelanggaran tersebut merupakan ekspresi dan sekaligus penyebab dari situasi hukum yang oleh Kathleen Daly dan Lisa Maher (1998) disebut sebagai “the law is gendered” atau hukum dibedakan secara gender, yang merupakan perkembangan dari tiga fase berikut: the law is sexist; law is male, and; law is gender. The law is sexist mengemukakan bahwa dalam membedakan antara perempuan dan laki-laki, hukum selalu tidak menguntungkan pihak perempuan, seperti hanya memberi sedikit sumber materi atau gagal mengenali kerusakan yang terjadi pada perempuan karena kerusakan ini menguntungkan laki-laki (misal dalam kasus perkosaan). Label seksis di sini adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap tatanan normatif dan menganggap praktik-praktik hukum seperti itu tidak diinginkan dan tidak diterima. Pemikiran the law is male muncul dari kenyataan bahwa kebanyakan para pembuat aturan hukum dan para pembela hukum memang kebanyakan laki-laki. Ketika maskulinitas tertanam dalam nilai-nilai dan praktek, seringnya juga laki-laki yang mendapatkan keuntungan dari itu. MacKinnon mengatakan bahwa nilai-nilai obyektif dan netral di dalam hukum adalah nilai-nilai maskulin, yang kemudian dianggap sebagai nilai-nilai yang universal, sehingga ketika laki-laki dan perempuan berdiri di depan hukum, tidak bias dikatakan bahwa hukum gagal menerapkan kriteria obyektif ketika berhadapan dengan subjek feminine. Justru hukum sudah menerapkan kriteria objektif itu dengan benar, hanya saja kriterianya itu kriteria maskulin, sehingga ironisnya adalah equality di mata hukum dinilai oleh nilai-nilai maskulin. Nilai-nilai universal ini dalam kenyataannya sebagian dari pandangan dunia, yaitu dunia laki-laki dan memberikan keuntungan kepada laki-laki.

Lapisan kekerasan terhadap perempuan yang dilibatkan dalam peredaran gelap narkoba, selain bersumber dari statusnya sebagai ‘pelaku; atau kriminal, tahanan, atau narapidana, juga dari perbedaan lainnya seperti; kelas sosial, orientasi seksual, status perkawinan, umur, agama atau keyakinan, etnis, dan status lainnya. Artinya adalah semua perempuan ditekan oleh masalah sexism, dan sebagai perempuan lainnya, plus mengalami tekanan karena kelas sosialnya (miskin), orientasi seksualnya yang berbeda dari mainstream (homoseksual), status perkawinannya (tidak kawin atau janda), umur (lansia dan usia anak), karena agama atau keyakinan dan etnisnya yang minoritas, karena ia pelacur, difabel atau positif HIV/AIDS. Hal ini tidak mengherankan kita karena hukum itu berpihak pada gender, kelas, dan kelompok yang dominan.

Mengenai kelompok dominan, Scraton (merujuk pada pendapat Davis) mengatakan bahwa proses pelembagaan, pendefinisian, pelabelan dan pengkategorisasian yang terintegrasi, menyediakan realita yang masuk akal tempat berlangsungnya kontrol sosial, di mana konteksnya adalah ketidaksetaraan masyarakatan yang dibagi dalam kelas, etnis, jenis kelamin dan perbedaan politik dan enkonomi, kelompok merancang dan menegakkan aturan yang merugikan kepentingan dan kebutuhan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (Carrington dan Hog, 2002).

Bagi Carol Smart (1989), hukum bukanlah entitas yang bebas, mengambang. Hukum adalah dasar dari patriarki, sebagaimana halnya pembagian kelas sosial dan etnis. Hukum juga buta gender. Dalam perwujudan di ruang-ruang peradilan, setiap orang termasuk petugas-petugas sistem peradilan pidana, ketika mereka berhubungan dengan perempuan, dalam benak mereka dipenuhi oleh bayangan seksualitas perempuan dengan serenteng bentuk perilaku yang semestinya dilakukan oleh seorang perempuan (Maureed Cain, 1997). Mengutip Pat Carlen, Naffine (1997) menjelaskan bahwa masih dominannya pandangan konsep kejahatan sebagai aktivitas yang utamanya dilakukan laki-laki dengan maskulinitas berlebihan, telah mengaburkan penderitaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan menempatkan perempuan pelauku pelanggaran dalam posisi yang lemah. Alasannya, jika seorang pelanggar hukum adalah laki-laki maskulin, maka perempuan yang melanggar hukum tentunya adalah perempuan gila atau yang akan menjadi laki-laki. Terkait dengan hal di atas, Martin dkk (2002) menyatakan bahwa pengalaman material, sosial dan budaya yang berhubungan dengan gender merupakan bahan mentah bagi praktik-praktik hukum, sebagaimana juga menjadi bahan mentah bagi sistem hukum kita, baik dalam perumusan maupun dalam praktik-praktiknya. Tidak saja mewujud dalam teks atau substansi hukum, tetapi juga dalam struktur hukum dan kultur hukum.

 

Mamik Sri Supatmi, dosen Kriminologi FISIP UI

(tulisan ini pernah dimuat dalam buletin wepreventcrime edisi April 2012, dengan perubahan seperlunya)